Woman \'n poverty Tanggal 21 April sebagai hari Kartini tentunya sangat berarti bagi perempuan, dan hampir selalu diperingati oleh masyarakat. Lomba busana kebaya, lomba menyanggul, lomba memasak, dll sebagai bentuk peringatan Hari Kartini tersebut. Tetapi apakah hanya dengan berbagai macam lomba tersebut bisa meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat? Atau dengan peringatan tersebut bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persamaan gender?
Kalau kita pahami lagi apa sebenarnya cita-cita perempuan Indonesia, bukan hanya bisa memasak, memakai sanggul, berkebaya, dll. Tapi bagaimana perempuan bisa mempunyai keadilan dan persamaan hak dengan kaum pria. Keadilan perempuan ini tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Bagaimana perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas.
Banyak gerakan perempuan khususnya di Blitar ini. KPI dengan pendampingan terhadap perempuan dan buruh migran, SBMB dan ABM yang juga bergerak di buruh migran, Fatayat, Muslimat, Aisiyah, Wanita Katholik, LPH-PA, ataupun juga organisasi wanita yang bentukan pemerintah seperti PKK, Dharmawanita, dan KPPA. Tentunya itu semua dibentuk untuk meningkatkan peran wanita dalam keluarga, masyarakat bahkan Negara ini. Bagaimana agar hak wanita sama dengan laki-laki. Tetapi dengan banyaknya organisasi yang bergerak untuk perjuangan keadilan perempuan khususnya di Blitar ini apakah telah memberikan dampak yang signifikan?
Secara interen organisasi mungkin sudah terasa dampaknya, tetapi bagaimana secara keseluruhan sebagai organisasi yang sama-sama memperjuangkan hak perempuan. Selama ini terasa sekali bahwa semua organisasi itu masih bekerja pada wilayahnya masing-masing. Padahal kalau kita lihat masalah perempuan harus melibatkan berbagai sektor. Misalnya sebuah lembaga atau organisasi perempuan yang menemukan sebuah kasus kekerasan, tentunya bukan hanya pendampingan yang dibutuhkan, tetapi bisa melibatkan pihak kepolisian, rumah sakit, pengadilan, pemerintah dan juga perlunya dukungan dari masyarakat luas. Tanpa adanya dukungan dari semua elemen tersebut maka akan menghambat kasus tersebut. Bukan hanya dukungan dari perempuannya, tetapi juga bagaimana kaum pria bisa lebih menyadari tentang persamaan hak tersebut.
Yang tak kalah pentingnya juga ialah pendidikan bagi perempuan. Tidak dipungkiri bahwa pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Bisa dibayangkan kalau perempuan hanya ditempatkan pada sisi domestik, kapan mereka akan bisa mempunyai kesempatan untuk menambah ilmu dan pengetahuan mereka. Kesempatan untuk menambah pengetahuan atau informasi ialah hak setiap orang. Hal yang sangat jelas kita lihat ialah pembantu rumah tangga (PRT). Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang terbatas, waktu mereka untuk bisa memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih tinggi juga terbatas karena harus menerima konsekuensi atas pekerjaannya sebagai PRT. Mereka sebagian besar juga perempuan, mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan pendidikan.
Selain PRT, Blitar juga termasuk daerah dengan jumlah buruh migran perempuan yang cukup tinggi. Berbagai persoalan sering muncul, entah itu perlindungan bagi buruh migran, atau juga bagaimana buruh migran tersebut disiapkan untuk menjadi pekerja. Suatu permasalahan yang kompleks juga, dan menyangkut berbagai sektor yang lebih luas lagi. Selama ini dukungan dari pemerintah daerah juga masih dirasa kurang, dalam ukuran belum adanya perda yang mengatur tentang buruh migran.
Perlu dipahami juga bahwa bentuk ketidakadilan atau bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dalam bentuk fisik. Tetapi juga menyangkut psikologis dan ekonomi. Dan ini akan lebih banyak lagi melibatkan berbagai sektor untuk tercapainya keadilan bagi perempuan. Disini lah tantangan organisasi atau lembaga-lembaga perempuan, bagaimana supaya semua sektor tersebut akhirnya mendukung upaya tercapainya persamaan hak antara perempuan dan pria. Sekarang saatnya semua organisasi perempuan membuka diri untuk saling menutupi kelemahan masing-masing dan bagaimana bisa bekerjasama dalam rangka memperjuangkan keadilan bagi perempuan.

(lebih…)

1. Kegiatan-kegiatan utama Sitas Desa adalah

  1. Advokasi Kasus-kasus pertanahan bersama PPAB
  2. Advokasi kasus-kasus korupsi dan advokasi kebijakan desa.
  3. Menjalankan Sekolah murah untuk anak petani (4 TK)
  4. Advokasi perempuan dan Buruh Migran
  5. Koperasi dan usaha bersama.

2. Kegiatan Bersama dengan donor

a. Program Interfaith bekerjasama dengan USC Satunama dan Kedutaan Denmark (2004-2007)

b. Program Konservasi lahan Kritis bekerjasama dengan GEF-SGP(2005-2007)

3.Riset dan konsultasi

a. Riset partisipatif untuk evaluasi Program GPMK Kota Blitar tahun 2007

b. Survey layanan publik bersama dengan jaringan anti korupsi Jawa Timur (2007)